Dilema Negara Bencana: Anggaran Tipis, Asuransi Tak Punya (3)

22 Oct 2018, 08:36

Belum lagi, nilai BMN yang saat ini tercatat baru mewakili sekitar 38 persen dari potensi yang ada, sehingga pada waktu ke depan, nilainya diestimasi bisa meningkat hingga tiga kali lipat. Hingga semester I 2017, total aset pemerintah tersebut tercatat mencapai Rp2.183 triliun.

"Makanya kalau mau diasuransikan, kami buat program, mana yang akan diasuransikan lebih dulu. APBN tidak mungkin dipakai tanpa perencanaan yang jelas, meski untuk asuransi kekayaan negara," ucapnya, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Isa bilang, pemerintah akan lebih dulu mendata seluruh BMN. Kemudian, menentukan BMN mana saja yang lebih dulu diasuransikan, sembari mengukur kesiapan aliran APBN untuk asuransi ini. Namun, pemerintah menargetkan setidaknya kebijakan asuransi BMN ini sudah bisa dilakukan pada APBN 2019.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah tak bisa menunggu terlalu lama untuk mengasuransikan BMN, apalagi Indonesia sedang dirundung bencana belakangan ini. "Justru ini bisa bertahap. Kalau menunggu selesai (didata), kapan bisa punya asuransinya?" ucapnya.

Menurut Bhima, pemerintah bisa mulai mengasuransikan BMN yang berada di titik-titik rawan bencana lebih dulu dengan memanfaatkan informasi dari studi dan kajian lembaga terkait. Dengan begitu, ketika ada bencana yang terjadi dalam waktu dekat, aset negara di titik tersebut sudah mendapat jaminan.

Lalu, masalah kecukupan APBN untuk membayar premi, menurutnya juga tidak terlalu terbebani bila dilakukan secara bertahap. Toh, tidak semua aset negara langsung diasuransikan, sehingga kebutuhan premi juga tidak penuh.

Di sisi lain, menurutnya, masalah premi ini seharusnya bisa ditanggung bersama oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Jadi ada keterlibatan dari pemda untuk menyisihkan pajak daerah untuk premi asuransi bencana ini," terangnya.

Namun, akar dari semua masalah ini tentu yang penting adalah pemerintah juga berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana alam di APBN. "Peningkatan dana BNPB dan cadangan di pemerintah perlu dilakukan, mumpung masih dalam pembahasan APBN 2019. Dua pos itu harus jadi prioritas," katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan saat ini rancangan polis asuransi BMN sudah mulai disiapkan dan tengah disosialisasikan kepada seluruh anggota industri asuransi umum mengenai rencana pemerintah ini.

Sayangnya, ia enggan menjelaskan lebih rinci seperti apa ketentuan premi. Namun, pembahasan ini ditargetkan selesai akhir tahun ini. "Juga sedang sinkronisasi dengan kebutuhan DJKN sebagai pengguna asuransi. Selanjutnya, akan disusun proses pembentukan korsorsium yang akan menjadi penanggung," pungkasnya. (agi)

Sumber : cnnindonesia.com/ekonomi/20181002160325-532-335053/dilema-negara-bencana-anggaran-tipis-asuransi-tak-punya