Ramah Asuransi

01 Aug 2018, 08:10

Digitalisasi ekonomi sudah seperti pandemi, menyebar tanpa kompromi. Setelah melanda industri ritel yang ditandai rontoknya industri ritel konvensional sejalan dengan menjamurnya perdagangan secara elektronik (e-commerce), digitalisasi kini merambah industri asuransi.

Seperti pada industri-industri lainnya, digitalisasi pada industri asuransi juga mencuatkan sejumlah kekhawatiran. Misalnya, apakah tenaga-tenaga agen asuransi masih dibutuhkan? Jangan-jangan peran mereka bakal segera tergantikan oleh mesin komputer?

Kekhawatiran tersebut sungguh beralasan. Di sektor perbankan, digitalisasi sudah meminta tumbal. Sebagian SDM perbankan –terutama di negara-negara maju-- telah digantikan mesin. Apalagi kemudian muncul ‘bank bayangan’ (shadow banking) tatkala perusahaan-perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) mulai menggantikan peran bank.

Sejujurnya, di negara-negara maju, watak disruptif yang dimiliki teknologi digital, memang telah menelan banyak korban di berbagai sektor, termasuk asuransi.

Di sana, perusahaan-perusahaan asuransi telah lama mengadopsi teknologi digital, sehingga mereka lebih efisien. Itu karena masyarakat negara-negara maju sudah melek teknologi dan melek asuransi.

Tapi di Indonesia, SDM asuransi masih sangat dibutuhkan. Banyak alasan mengapa peran SDM tidak bisa serta-merta digantikan mesin, salah satunya karena pemahaman masyarakat Indonesia tentang asuransi masih rendah. Untuk mengedukasi perlunya berasuransi dibutuhkan SDM cekatan yang bisa berinteraksi langsung secara tatap muka (face to face).

Selain tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di Tanah Air masih rendah, fasilitas infrastruktur internet belum menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Bangsa Indonesia juga punya karakter, kultur, dan tradisi yang berbeda dengan negara-negara maju.

Dengan sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan sifat-sifat sosial lainnya yang khas dan unik, bangsa ini tidak bisa sepenuhnya melebur ke dalam digitalisasi asuransi. SDM andal sebagai ujung tombak edukasi asuransi begitu diperlukan karena penetrasi dan densitas di Indonesia masih rendah.

Penetrasi atau pendapatan premi terhadap produk domestik bruto (PDB) di Tanah Air baru mencapai 3,3%. Bandingkan dengan Malaysia 3,7%, Singapura 4,5%, Thailand 5,4%, apalagi Jepang 8%, AS 10,7%, dan Inggris 16,3%.

Densitas atau pendapatan premi terhadap jumlah penduduk di Indonesia lebih mengkhawatirkan lagi. Densitas di Indonesia baru sekitar Rp 1,71 juta, padahal Malaysia sudah Rp 5,11 juta, Thailand Rp 5,18 juta, dan Singapura Rp 36,23 juta. Terlebih Jepang, desitasnya telah mencapai Rp 41,47 juta, AS Rp 85,88 juta, bahkan Inggris sudah Rp 88,28 juta.

Para SDM industri asuransi tak boleh dianggap enteng terhadap perekonomian nasional. Dengan jumlah perusahaan sebanyak 138 --terdiri atas asuransi umum, asuransi jiwa, BPJS, asuransi wajib, dan reasuransi-- industri asuransi mempekerjakan 593 ribu tenaga pemasar asuransi, 165 pialang asuransi, dan 44 pialang asuransi.

Tak hanya menyerap banyak tenaga kerja, industri asuransi sejatinya juga turut memperkokoh imunitas perekonomian nasional dari ancaman krisis. Karena meng-cover risiko para pemegang polis yang saat ini berjumlah sekitar 58,51 juta atau 22,42% dari total populasi, industri asuransi termasuk salah satu bantalan ekonomi yang lumayan tangguh.

Lebih dari itu, industri asuransi merupakan salah satu mesin yang turut menggerakkan industri finansial di dalam negeri. Pendapatan premi industri asuransi tahun lalu mencapai Rp 448,18 triliun. Perusahaan-perusahaan asuransi menempatkan dana kelolaannya di saham, deposito, obligasi, reksana dana, properti, dan aset-aset lainnya.

Karena itu, kita sepakat bahwa industri asuransi di dalam negeri harus terus didorong agar terus bertumbuh, berkembang, dan semakin kuat. Sebab, dengan memiliki industri asuransi yang kuat, perekonomian nasional bakal semakin tangguh. Yang mesti didorong bukan cuma perusahaan-perusahaannya, tapi juga SDMnya, terutama dari dampak negatif disrupsi atau digitalisasi.

Dalam konteks ini, regulasi pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) harus dibuat ‘ramah’ terhadap SDM asuransi, dengan tetap mengakomodasi kebutuhan digital industri asuransi. Digitalisasi tidak boleh menjadi ‘predator’ bagi industri asuransi.

Upaya regulator meningkatkan penetrasi dan densitas harus seiring sejalan dengan upaya perusahaan-perusahaan asuransi meningkatkan kinerja bisnisnya, salah satunya melalui digitalisasi. Tak berhenti sampai di situ, OJK harus menjamin perlindungan terhadap nasabah asuransi. Harus diakui, sebagian masyarakat di dalam negeri belum ‘familiar’ terhadap asuransi antara lain karena belum maksimalnya perlindungan terhadap nasabah asuransi, terutama ketika mereka bersengketa dengan perusahaan asuransi. Maka sudah saatnya OJK mendorong pembentukan lembaga penjamin polis.

Keberadaan lembaga penjamin polis bukan hanya menguntungkan nasabah, tapi juga perusahaan-perusahaan asuransi, bahkan negara dan perekonomian nasional. Jumlah nasabah asuransi bakal meningkat pesat karena masyarakat merasa aman dalam berasuransi. Densitas dan penetrasi akan melonjak. Investasi dari dana kelolaan asuransi bakal mengalir deras. Penerimaan negara bertambah. Perekonomian domestik semakin imun. (*)

Sumber : beritasatu.com/home/ramah-asuransi/178287